Inggris Akan Terapkan Regulasi Aset Kripto Pada 2027

Pemerintah Inggris melalui HM Treasury (Departemen Keuangan Kerajaan) telah mengumumkan rencana komprehensif untuk menerapkan kerangka regulasi aset kripto yang menyeluruh pada tahun 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menjadikan Inggris sebagai pusat teknologi keuangan (fintech) global sekaligus melindungi konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Latar Belakang dan Tujuan Regulasi

Selama beberapa tahun terakhir, pasar aset kripto di Inggris tumbuh pesat, tetapi tanpa pengawasan ketat. Hal ini menimbulkan risiko bagi investor ritel, terutama setelah runtuhnya sejumlah platform besar seperti FTX pada 2022. HM Treasury menyatakan bahwa regulasi baru bertujuan untuk:

• Meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital
• Mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
• Mendorong inovasi yang bertanggung jawab di sektor fintech
• Memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kripto

Rencana ini juga selaras dengan strategi pemerintah pasca-Brexit untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kompetitif namun aman.

Ruang Lingkup Regulasi yang Direncanakan

Aset Kripto yang Termasuk dalam Pengawasan

Tidak semua token digital akan dikenai regulasi yang sama. HM Treasury membedakan tiga kategori utama:

• Stablecoin yang didukung aset fiat: Akan diatur seperti instrumen pembayaran elektronik.
• Kripto utilitas (utility token): Tunduk pada aturan transparansi dan pengungkapan risiko.
• Kripto spekulatif (seperti Bitcoin dan Ethereum): Masih dalam evaluasi, tetapi kemungkinan besar akan dikenai batasan pemasaran dan distribusi ke investor ritel.

Peran Otoritas Pengawas

Financial Conduct Authority (FCA) akan menjadi regulator utama yang mengawasi kepatuhan terhadap aturan baru. Perusahaan kripto wajib mendaftar ke FCA dan memenuhi standar ketat terkait:

• Manajemen risiko operasional
• Keamanan siber
• Pemisahan dana nasabah
• Pelaporan transaksi mencurigakan

Perusahaan yang gagal mematuhi dapat dikenai denda hingga pencabutan lisensi operasional.

Dampak terhadap Industri dan Investor

Regulasi ini diprediksi akan membawa dampak ganda. Di satu sisi, kepercayaan publik terhadap aset kripto bisa meningkat karena adanya jaminan perlindungan. Di sisi lain, biaya kepatuhan yang tinggi mungkin memberatkan startup kecil.

“Kami tidak ingin membunuh inovasi, tapi kami juga tidak bisa membiarkan Wild West berlangsung selamanya,” ujar Andrew Bailey, Gubernur Bank of England, dalam konferensi fintech London 2024.

Berikut ringkasan potensi dampak:

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Investor Ritel	Lebih terlindungi dari penipuan	Akses ke produk kripto berisiko tinggi dibatasi
Startup Kripto	Lebih mudah menarik modal institusional	Biaya compliance naik signifikan
Ekosistem Fintech UK	Daya tarik global meningkat	Beberapa perusahaan mungkin pindah ke yurisdiksi lebih longgar

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu HM Treasury?

HM Treasury adalah departemen pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan keuangan negara, termasuk perpajakan, pengeluaran publik, dan regulasi sektor keuangan.

Apakah Bitcoin akan dilarang di Inggris mulai 2027?

Tidak. Bitcoin tidak akan dilarang, tetapi perdagangannya akan diatur lebih ketat, terutama dalam hal pemasaran ke investor ritel dan kewajiban pelaporan oleh penyedia layanan.

Bagaimana nasib exchange kripto yang sudah beroperasi di Inggris?

Exchange yang sudah terdaftar di FCA harus memperbarui kepatuhannya sesuai aturan baru. Yang belum terdaftar harus mengajukan lisensi sebelum batas waktu atau menghentikan operasi di wilayah Inggris.

Apakah stablecoin seperti USDT atau USDC boleh digunakan sebagai alat pembayaran?

Hanya stablecoin yang memenuhi persyaratan ketat—seperti cadangan 1:1 dalam mata uang fiat dan audit berkala—yang diizinkan beroperasi sebagai alat pembayaran resmi di Inggris.

Kapan tepatnya regulasi ini mulai berlaku?

Implementasi penuh direncanakan selesai pada tahun 2027, tetapi beberapa ketentuan, terutama terkait pendaftaran dan anti-pencucian uang, sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2025.