Rusia Wajibkan Pembayaran dalam Rubel dan Larang Penggunaan Kripto untuk Transaksi Domestik

Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan sanksi internasional, pemerintah Rusia telah menerapkan kebijakan tegas: semua transaksi domestik wajib menggunakan rubel, dan penggunaan aset kripto untuk pembayaran dilarang sepenuhnya. Langkah ini bukan hanya respons terhadap isolasi finansial, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk melindungi sistem moneter dalam negeri.

Latar Belakang Kebijakan Moneter Rusia

Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Rusia menghadapi gelombang sanksi ekonomi dari Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank sentral negara-negara G7 membekukan sebagian besar cadangan devisa Rusia dalam dolar AS dan euro, memicu volatilitas tajam pada nilai rubel.

Sebagai respons, Bank Sentral Rusia (CBR) dan pemerintah federal mulai mengalihkan fokus ke kedaulatan moneter. Salah satu langkah kuncinya adalah mewajibkan seluruh transaksi komersial dan konsumen di dalam negeri menggunakan rubel—tanpa pengecualian.

Larangan Penggunaan Kripto untuk Transaksi Domestik

Meskipun Rusia sempat mempertimbangkan legalisasi kripto sebagai alat investasi, otoritas keuangan menegaskan bahwa aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Federasi Rusia.

• Alasan utama: Mencegah pelarian modal dan menghindari pelemahan kendali moneter oleh bank sentral.
• Dampak hukum: Siapa pun yang menggunakan kripto untuk membeli barang/jasa bisa dikenai denda atau bahkan tuntutan pidana.
• Pengecualian terbatas: Perdagangan kripto sebagai aset investasi masih diperbolehkan melalui bursa berlisensi, tetapi tanpa mekanisme konversi langsung ke barang/jasa.

“Kripto bukan uang sah di Rusia. Rubel adalah satu-satunya alat pembayaran yang diakui oleh negara,” tegas Elvira Nabiullina, Gubernur Bank Sentral Rusia, dalam rapat parlemen tahun 2023.

Dampak terhadap Ekosistem Keuangan Digital

Kebijakan ini menciptakan paradoks menarik: di satu sisi, Rusia ingin memanfaatkan teknologi blockchain; di sisi lain, ia menolak desentralisasi yang menjadi inti filosofi kripto.

Respons Komunitas Kripto Lokal

Banyak pengembang dan investor kripto Rusia terpaksa bermigrasi ke yurisdiksi yang lebih ramah, seperti Uni Emirat Arab atau Singapura. Namun, sebagian tetap bertahan dengan fokus pada pengembangan infrastruktur blockchain non-pembayaran, seperti smart contract untuk logistik atau identitas digital.

Perbandingan dengan Negara Lain

Berikut ringkasan pendekatan berbagai negara terhadap kripto sebagai alat pembayaran:

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah warga Rusia masih bisa membeli Bitcoin?

Ya, mereka bisa membeli dan menyimpan Bitcoin melalui bursa berlisensi, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk membayar barang atau jasa di dalam negeri.

Apa sanksi bagi yang melanggar larangan kripto?

Pelanggar dapat dikenai denda administratif hingga 500.000 rubel (sekitar Rp80 juta), dan dalam kasus berulang atau skala besar, ancaman pidana hingga 2 tahun penjara.

Mengapa Rusia tidak melarang kripto sepenuhnya?

Pemerintah ingin mempertahankan potensi teknologi blockchain untuk inovasi, sekaligus mengumpulkan pajak dari perdagangan aset digital—selama tidak mengganggu dominasi rubel.

Bagaimana kebijakan ini memengaruhi bisnis internasional di Rusia?

Perusahaan asing harus bertransaksi dalam rubel untuk operasi lokal. Kontrak dalam dolar atau euro hanya diperbolehkan untuk ekspor/impor, dan harus dikonversi melalui bank mitra resmi.

Apakah rubel digital (CBDC) akan menggantikan kripto?

Rusia sedang menguji coba rubel digital sebagai bagian dari proyek mata uang bank sentral (CBDC). Tujuannya justru untuk memberikan alternatif terkontrol terhadap kripto, bukan untuk mendukung desentralisasi.