Rusia Tegaskan Kripto Hanya sebagai Aset Investasi, Bukan Alat Pembayaran Resmi

Pemerintah Rusia secara resmi menegaskan bahwa aset kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tidak akan pernah diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayahnya. Sebaliknya, kripto hanya diperbolehkan berperan sebagai instrumen investasi—mirip dengan saham atau obligasi—dan tidak boleh digunakan untuk transaksi jual beli sehari-hari.

Kerangka Hukum: Rubel Satu-satunya Alat Pembayaran Sah

Sejak 2020, undang-undang federal Rusia secara eksplisit membedakan mata uang digital dari rubel—mata uang nasional yang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara tersebut.

• Kripto diklasifikasikan sebagai properti atau aset keuangan, bukan uang.
• Segala bentuk pembayaran barang atau jasa dalam negeri wajib menggunakan rubel.
• Penggunaan kripto untuk transaksi domestik dilarang keras, baik oleh individu maupun bisnis.

Anatoly Aksakov, Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara Rusia, menegaskan: “Kripto bukan uang. Ini adalah instrumen investasi semata.” Pernyataan ini memperkuat posisi hukum yang telah lama dipegang Moskow.

Kekhawatiran Bank Sentral terhadap Stabilitas Moneter

Bank Sentral Rusia (CBR) menjadi salah satu pihak paling vokal dalam menentang penggunaan kripto sebagai alat tukar. Alasannya utamanya berkaitan dengan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Alasan Utama Penolakan terhadap Legalisasi Kripto sebagai Uang

• Volatilitas tinggi: Nilai BTC dan ETH bisa berfluktuasi drastis dalam hitungan jam, membuatnya tidak cocok untuk transaksi harian.
• Hilangnya kendali moneter: Jika kripto diizinkan beredar luas, CBR kehilangan kemampuan mengatur pasokan uang dan kebijakan suku bunga.
• Risiko pencucian uang dan pendanaan ilegal: Transparansi transaksi kripto masih menjadi tantangan besar bagi otoritas pengawas.

Dampak terhadap Masyarakat dan Dunia Usaha

Meskipun dilarang sebagai alat bayar, warga negara Rusia tetap diperbolehkan memiliki, memperdagangkan, dan berinvestasi dalam aset kripto—selama tidak menggunakannya untuk membayar barang atau jasa di dalam negeri.

Konsekuensi Praktis bagi Warga dan Perusahaan

• Toko, restoran, atau penyedia layanan tidak boleh menerima pembayaran dalam BTC, ETH, atau kripto lainnya.
• Perusahaan dapat memegang kripto sebagai bagian dari portofolio investasi, tetapi tidak boleh mencatatnya sebagai pendapatan operasional dalam transaksi lokal.
• Pegawai negeri dan pejabat publik wajib melaporkan kepemilikan aset digital dalam laporan kekayaan tahunan mereka—bagian dari upaya transparansi regulasi.

“Rusia memilih jalur yang berbeda dari El Salvador atau Republik Afrika Tengah. Kami tidak akan menggantikan rubel dengan Bitcoin,” tegas sumber dari Kementerian Keuangan Rusia.

Ada kemungkinan pengecualian terbatas untuk transaksi lintas batas atau operasi korporasi tertentu, namun hanya di bawah pengawasan ketat dan kerangka regulasi yang sangat ketat—masih dalam tahap diskusi internal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah warga Rusia boleh membeli Bitcoin?

Ya, warga Rusia boleh membeli, menyimpan, dan menjual Bitcoin serta aset kripto lainnya sebagai bentuk investasi, selama tidak menggunakannya untuk membayar barang atau jasa di dalam negeri.

Mengapa Rusia menolak kripto sebagai alat pembayaran?

Karena khawatir kehilangan kendali atas kebijakan moneter, stabilitas rubel, dan potensi penyalahgunaan kripto untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

Apakah ada rencana mengizinkan kripto untuk pembayaran internasional?

Saat ini belum ada izin resmi, tetapi pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan terbatas dalam perdagangan lintas batas—dengan syarat ketat dan pengawasan ketat oleh regulator.

Apa bedanya status kripto di Rusia dibanding negara lain?

Berbeda dengan El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, Rusia secara eksplisit melarang penggunaan kripto untuk transaksi domestik dan hanya mengakuinya sebagai aset investasi.

Bagaimana aturan pelaporan aset kripto bagi pejabat publik?

Pejabat publik wajib mencantumkan semua kepemilikan aset digital dalam laporan deklarasi kekayaan tahunan mereka, sesuai dengan undang-undang anti-korupsi yang berlaku sejak 2023.